KPU Sumut Bentuk Tim Ijazah Gate Jhoni Sitohang

KPU Sumut Bentuk Tim Ijazah Gate Jhoni Sitohang
Panwaslu Dairi Rekomendasikan Polres Dairi

Medan, Batak Pos

Pemilihan kepala daerah (pilkada) Dairi putaran kedua yang pelaksanaan direncanakan 22 Desember 2009 kemungkinan akan ditunda, menunggu ada keputusan tetap terkait dengan kasus dugaan manipulasi persyaratan pendidikan calon bupati KRA Jhoni Sitohang. Dugaan keterangan palsu terkait dengan syarat pendidikan mantan Wakil Bupati Dairi itu serius ditangani Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut yang dibuktikan dengan pembentukan tim ijazah gate khusus meneliti persyaratan pendidikan Jhoni Sitohang.

KPUD Dairi juga dituding secara bersama-sama dengan Jhoni Sihotang melakukan pelanggaran Peraturan KPU No.15 tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan meloloskan persyaratan administrasi yang tidak bersyarat.

Anggota KPU Sumut, Sirajuddin kepada Batak Pos, Rabu (12/11) mengatakan, KPU Sumut telah membentuk tim untuk meneliti persyaratan pendidikan KRA Jhoni Sitohang yang diduga hanya memiliki surat keterangan pernah bersekolah, bukan surat yang membuktikan bahwa yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya. “Mulai besok (13/11) tim yang dipimpin biro hukum akan bekerja untuk menelitinya,” kata Sirajuddin.

Sementara itu Ketua Forum Pemantau Pilkada Pemilu Dairi (FP3D), Tumbur Simorangkir yang didampingi sekretarisnya, Poltak Butarbutar dalam keterangan persnya di KPU Sumut, Rabu (12/11) kepada wartawan menjelaskan, bahwa jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Dairi atau pada 27 Agustus 2008, FP3D telah melaporkan dugaan penggunaan persyaratan yang dimanipulasi itu ke Polres Dairi, namun tidak juga ditanggapi, sehingga dilakukan pencopotan sehari sebelum Pilkada Dairi dilaksanakan.

Pengaduan yang disampaikan FP3D ke Polres Dairi, bahwa KRA Jhoni Sitohang berdasarkan surat dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan Drs Bashir dalam surat nomor 19/105.1/SLTP.03/0/2004 menyatakan KRA Sihotang tidak terdata dalam daftar siswa lulusan tahun 1972. Hingga selesai pilkada putaran pertama, pihak kepolisian tidak melakukan tindaklanjutnya hingga pengungkapan kebenarannya.

Diskualifikasi Jhoni Sihotang
Berdasarkan surat rekomendasi nomor 67/Panwas-D/XI/2008 tanggal 11 November 2008 dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bupati dan Wakil Bupati Dairi Periode 2009-2014 kepada Kepala Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terkait pelanggaran persyaratan pendidikan yang dilakukan salah satu calon Bupati Dairi, maka FP3D meminta agar KPU mendiskualifikasi Jhoni Sihotang.

“Kami tidak mau kabupaten Dairi dipimpin oleh orang yang tidak jelas pendidikannya, apalagi para wakil rakyat yang duduk di DPRD Dairi tidak memiliki respon positif terhadap pembangunan Dairi itu sendiri, maka harus tetap berjuang,” tambah Sekretaris FP3D, Poltak Butarbutar.

Perjuangan yang dilakukan FP3D sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2008 demi terwujudnya pilkada yang jujur dan berkualitas dengan menghasilkan kepala daerah (bupati) yang bersih dan diharapkan mampu membangun kabupaten Dairi. Lebih tiga kali mendatangi KPU Sumut di Medan agar memberikan perhatian kepada KPUD Dairi yang terimdikasi tidak netral dengan melakukan upaya dukungan kepada salah satu calon, namun KPU Sumut juga tidak memberikan respon hingga hal ini harus terjadi.

Sementara Koordinator Jaringan Relawan untuk Suksesi Bermartabat (Jare-Smart) Shohibul Ansor Siregar kepada Batak Pos mengatakan, tidak adanya ketegasan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada menunjukan adanya ‘pemeliharaan’ bibit konflik yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kondusifnya daerah tempat di selenggarakannya pemilihan kepala daerah.

“Integritas KPU itu amat diragukan, dia juga seperti polisi yang kalau mau bertindak lihat-lihat situasi dulu. Maka harus ditekan dan diadukan ke peradilan,” kata Shohibul yang juga pengajar ilmu sosiologi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu. ion

Kemungkinan sengketa Pemilu akan terjadi bila pihak kepolisian tidak segera melakukan pemeriksaan dan menemukan kebenaran atas seluruh dugaan yang dapat menjadi pemicu terganggunya kamtibmas di Kabupaten Dairi.

“Polisi kurang peka dengan persoalan seperti itu, padahal dampaknya sangat besar, bila itu tidak diselesaikan,” katanya. Misalnya, isu itu tidak benar, tentunya telah merugikan KRA Jhoni Sitohang dalam pencalonannya sebagai Bupati Dairi, namun dapat lebih parah bila KRA Jhoni Sitohang berhasil menjadi Bupati Dairi sementara keterangan pendidikannya memang benar dipalsukan.

Untuk mengingatkan kembali, dugaan pemberian keterangan palsu calon Bupati Dairi periode 2009-2014 Jhoni Sitohang telah dilaporkan Tumbur Simorangkir dan Poltak Butar-butar selaku ketua dan sekretaris Forum Pemantau Pilkada Pemilu Dairi (FP3D) ke Polres Dairi dan Panwaslu Dairi.

Sesuai dengan pengaduan FP3D disebutkan, bahwa pada pilkada Bupati Dairi periode 2004-2009, yang bersangkutan menyatakan diri sebagai tamatan atau lulusan SMPNegeri 3 Medan tahun 1972. Tetapi, pada dokumen calon bupati yang diserahkan kepada KPU, Jhoni dalam surat bermaterai menerangkan dirinya sebagai tamatan SMP Parulian Medan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan Drs Bashir dalam surat nomor 19/105.1/SLTP.03/0/2004 menyatakan bahwa nama JS tidak terdata sebagai daftar sebagai lulusan tahun 1972. Atas dokumen yang kontradiktif dimaksud, FP3D mendesak Panwaslu dan Kapolres segera melakukan pengusutan demi terwujudnya pilkada yang jujur dan berkualitas demi duduknya kepala daerah yang bersih.

Sementara Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Baharuddin Djafar ketika dikonfirmasi Batak Pos menjelaskan, semuanya telah jelas dan telah ditangani Polda Sumut sesuai dengan prosedur. Penanganan telah dilakukan dengan pengumpulan keterangan dari para saksi dan mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan. “Semuanya telah jelas dan telah ditangani Polda Sumut sesuai dengan prosedur,” kata Baharuddin singkat. Harian Umum Batak Pos

Tentang Rion Aritonang

Aku ingin berbagi informasi agar dapat dimanfaatkan orang lain. Dengan begitu, pasti banyak rekan dan teman yang bersedia berkomunikasi dengan aku. Akhirnya tercipta hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini aku di Medan, belakangan ini, 'hingar bingar' persiapan Pemilu 2009 'memaksa' aku untuk menyenangi untuk menonton politik dan tentunya menyebarkannya ke rekan dan teman yang lain. Mudah-mudahan bisa dijadikan pendidikan politik 'ala kadar', tapi tetap mempertahankan etika politik demi kondusifnya Sumut yang yang tercinta.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s