EKSEPSI PANDA NABABAN_JIKA BENAR YANG TERTUANG DALAM PEMBELAAN PANDA, SUDAH SAATNYA BERGERAK MELAWAN MANIPULASI HUKUM DI NEGERI INI

Salam sejahtera untuk kita semua!

Yang saya hormati Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, para Penasihat Hukum, serta hadirin yang saya muliakan.

Pertanyaan yang pertama kali saya dengar dalam persidangan ini adalah pertanyaan apakah saya sehat atau tidak. Itu adalah pertanyaan yang manusiawi, menyangkut hak asasi saya. Senyatanya hari ini saya memasuki hari ke-81 ditahan di penjara, di dalam kamar seluas 1,8 x 2,6 meter, dimana wc dan bak mandinya di dalam. Pengap memang. Tapi siapa peduli soal itu. Kapasitas rutan Salemba menampung 900 orang, tapi hari ini sudah mencapai 3000 lebih. Over capacity. Setiap pagi, kalau saya mau menghirup udara segar, harus melangkahi puluhan tahanan yang tidur di lantai, di tangga, di emper-emper. Bau, pengap, sengak, siapa peduli. Saya hadir siang ini tidak datang dari rumah kediaman yang manusiawi.

Kemudian, pertanyaan yang bobot hukumnya sangat kuat datang dari Majelis Hakim juga, yakni pertanyaan apakah saya mengerti dakwaan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini pertanyaan sentral dari Ketua Majelis.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Untuk saya mencoba mengerti dakwaan tersebut, saya harus lebih dulu membaca dengan saksama, mempelajari, meneliti, dan baru kemudian saya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan sentral dari Ketua Majelis itu.

Setelah saya baca dengan saksama, saya pelajari kata per kata, kalimat per kalimat, setelah saya teliti apa motivasi dari dakwaan itu, ternyata semua itu membuka secara telanjang rekayasa dan penghalalan segala cara untuk menjebloskan saya ke lubang yang lebih nista. Ternyata isi dari surat dakwaan itu disusun sedemikian licik dan konspiratif.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Jaksa Rum ini dan ketiga jaksa yang lain sangat paham dan mafhum dari mulai A sampai dengan Z proses dan putusan perkara Saudara Dudhie Makmun Murod, karena memang Saudara Jaksa Rum ini adalah pula yang berperan sebagai jaksa penuntut umum Saudara Dudhie Makmun Murod. Dia pula mengikuti dengan cermat putusan yang dia ikut dalam proses itu. Dia pula yang meng-copypaste putusan itu, untuk dimateraikan dalam dakwaan yang kita dengar minggu lalu.

Jika diperkenankan, saya mengusulkan dapatlah kiranya Bapak-Bapak Majelis Hakim yang terhormat meluangkan waktu untuk membaca singkat saja dan butuh beberapa menit saja atas keputusan Tipikor dari Saudara Dudhie Makmun Murod, seperti yang saya sampaikan ini, maka dengan kasat mata terlihat copy-paste tersebut.

Pada hari Rabu, 5 April 2011 jam 03.00 sore, Jaksa Rum bersama ketiga jaksa yang ada ini, mengantar surat dakwaan, datang ke Rutan Salemba. Setelah saya membolak-balik halaman dan membaca singkat dakwaan tersebut, saya waktu itu mengatakan kepada Jaksa Rum: “Hebat juga dakwaan ini ya. Apa sikapmu dalam persidangan Dudhie yang lalu itu, yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa?” Itu pula yang Saudara tuangkan dalam dakwaan ini.

Saat itu, Saudara Jaksa Rum hanya mesem-mesem. Eh, malah dia mengeluarkan kamera, memotret saya dan kemudian berpose dekat saya duduk, dan menyuruh jaksa lain memotret kami berdua, disaksikan beberapa pegawai rutan Salemba ketika itu (Saudara Rum, mana hasil fotonya?). Dalam batin saya, “Astaga, enteng betul sama mereka soal surat dakwaan itu. Masih sempat-sempatnya mereka motret-motret.”

Pertanyaan sentral Ketua Majelis mengenai apakah saya mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi pertanyaan yang sangat berharga dan membuka kesadaran saya, membuka mata saya, membuka hati saya, dan saya menyadari betapa, oh…betapa kejinya perbuatan oknum-oknum jaksa ini. Ya, Allah…, ya, Rabbi…. Tak bisa saya bayangkan apa yang telah mereka lakukan kepada saya.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Dulu, saat KPK dipimpin Antasari, saya pernah dipertunjukkan bagaimana dari kantor/kamar kerja pimpinan KPK bisa memonitor jalannya persidangan Tipikor ini; bagaimana dengan bangga mereka menceritakan bahwa hakim-hakim Tipikor, yang memang pada waktu itu peradilan Tipikor masih berada di bawah naungan Undang-Undang KPK, sebelum persidangan sudah di-brief dan diarahkan dulu. Bersyukurlah, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 telah memutuskan untuk memperbaiki peradilan Tipikor, dengan keluarnya Undang-Undang Tipikor No. 46 Tahun 2009, yang membuat peradilan Tipikor menjadi mandiri serta tidak dalam pengaruh dan diintervensi dari KPK.

Alasan Mahkamah Konstitusi sederhana. Pasal 53 Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002 mengenai peradilan Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 2009 lalu, hal tersebut telah diluruskan. Saya berharap peradilan ini—yang selama ini dianggap bisa diintervensi—ternyata atas nama hukum bisa mandiri dan independen.

Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi itu, tragisnya, pengadilan untuk perkara Dudhie Makmun Murod itu benar-benar memperlihatkan pengadilan berada di tangan orang-orang yang tidak menghormati keadilan. Sungguh, saat pengadilan berada di tangan-tangan yang tidak menghormati keadilan, itulah malapetaka bagi sebuah bangsa.

Atas kesadaran tersebut, dengan menempuh segala risiko, saya mengadukan hakim pengadilan Tipikor itu kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komnas HAM. Banyak yang menasihati saya bahwa risikonya terlampau tinggi. Karena, nanti, solidaritas korps hakim Pengadilan Tipikor akan menjadi sentimen/antipati terhadap saya. Tetapi, saya tidak percaya itu. Solidaritas korps itu untuk sesuatu yang mulia, bukan untuk sesuatu yang zalim. Karena itulah saya menempuh terus dengan gigih dan yakin, bahwa apa yang saya perjuangkan ini untuk kebaikan suatu sistem dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara ini.

Alhamdulillah, Ketua Mahkamah Agung Bapak Harifin Tumpa mengeluarkan keputusan yang dengan tegas mengatakan keputusan pengadilan orang lain tidak bisa dipakai menjadi dasar utama untuk mempersangkakan seseorang yang lain lagi. Kemudian juga Beliau berjanji akan melakukan pembinaan kepada hakim Tipikor yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan selama dalam persidangan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sangat membesarkan hati saya dan membuat saya lebih optimistis lagi peradilan ini berada di jalan, di koridor, hukum yang kita inginkan dan kita cita-citakan. (Lampiran 1: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung).

Ironisnya, lampiran dari Ketua Mahkamah Agung ini tidak ada dalam berkas perkara, tidak dilampirkan. Kenapa? Karena tidak menguntungkan KPK.

Tetapi kalau jawaban pengaduan saya dari Komisi Yudisial, yang samar-samar yang diteken Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dimasukkan dalam berkas, walaupun jawaban Ketua Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2011 ini telah saya sampaikan kepada KPK jauh-jauh hari.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Sungguh saya memperhatikan benar, pertanyaan Ketua Majelis mengenai apakah saya telah mengerti dakwaan Sang Jaksa Penuntut Umum ini. Adalah pertanyaan prinsip, yang jawabannya menjadi dasar utama dimulainya proses persidangan ini.

Seperti yang telah saya singgung di atas, dalam isi dakwaan itu, saya menemukan begitu banyak kejanggalan dan upaya penghalalan segala cara untuk menjerumuskan diri saya. Ingatan saya pun lalu singgah pada hari ketika saya ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Saya ditetapkan sebagai tersangka pada 1 September 2010 tidak diberitahukan melalui surat resmi, tapi melalui siaran pers yang diungkapkan kepada media massa. Dalam siaran pers itu, dinyatakan bahwa saya bersama 25 anggota DPR-RI periode 1999-2004 itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta di persidangan perkara Saudara Dudhie Makmun Murod. Siaran persnya saya lampirkan disini (Lampiran 2: Siaran Pers KPK).

Ke-26 nama ditulis inisial, seperti press release polsek terhadap tersangka curanmor. Baru di “belakang layar” kepada pers diberitahukan oleh oknum-oknum KPK, “eh, PN itu Panda Nababan”. Nah, dalam berita dimuatlah besar-besar Panda Nababan jadi tersangka. Demikian juga nasib yang 25 lainnya. KPK bersih, tidak siarkan nama lengkap.

Ironisnya, Majelis Hakim yang Terhormat, hingga saat ini saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari KPK bahwa saya telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak tahu para tersangka yang lain. Taruhlah saya sebagai anggota Komisi III DPR Republik Indonesia tidak penting di mata oknum-oknum KPK. Tapi, saya sebagai warga negara selayaknya mendapat hak-hak asasinya. Wajarlah kiranya saya dapat pemberitahuan resmi bahwa saya status sosial hukumnya sudah jadi tersangka. Dan sama misterinya menjadi tersangka, tiba metamorfosa menjadi tahanan dan bim salabim jadi terdakwa. Hebat, saudara Rum.

Saya pernah bertanya kepada Saudara jaksa Ferry Wibisono, Direktur Penyidikan yang sekaligus merangkap Direktur Penuntutan KPK. Saya tanya dia secara khusus, “Apa alasanmu menahan saya? Apa alasanmu menjadikan saya sebagai tersangka?”

Dia hanya mengatakan sambil memegang pundak saya, “Ya, tolonglah mengerti, beginilah situasinya.”

Sayang, Saudara Ferry Wibisono sudah dicopot dari KPK, dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Sebenarnya dia bisa ikut juga bersaksi dalam dialog saya itu.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saya bergumul dan terbebani untuk menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai apakah saya mengerti isi dakwaan ini. Bagaimana caranya saya mengabaikan realitas kepahitan, yang saya alami? Label saya datang kemari dari penjara, bon tahanan, tiga jari tengah dicelup ke tinta hitam, lalu dicapkan di surat bon. Perlu sidik jari diambil mana tahu lari sewaktu keluar dari tahanan. (Ini tanda tinta hitam di sidik jari, Yang Mulia Majelis Hakim).

Isi dakwaan mengatakan bahwa saya memerintahkan Saudara Dudhie Makmun Murod ke Restoran Bebek Bali untuk menerima traveler cheque dari Arie Malangjudo. Di dalam kesaksian di persidangan, saya sudah membantah itu. Saya sudah menjelaskan, bahwa pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR tidak pernah mendengar cerita itu. Dan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan waktu itu, Saudara Pramono Anung, dengan Saudara Dudhie Makmun Murod bertemu dengan saya di Restoran Bunga Rampai, Jalan Cik di Tiro, Menteng, pada bulan Juni 2009.

Karena, saya mendengar dari Williem Tutuarima, Rusman Lumban Toruan, dan teman-teman lain di Komisi IX DPR bahwa mereka menerima cek dari Saudara Dudhie. Maka, saya tanya Saudara Dudhie di depan Saudara Pramono Anung, “Saudara Dudhie, dari mana Saudara mendapat begitu banyak traveler cheque sebanyak itu?”

Dia bilang, “Ada orang yang mengantar ke saya.”

“Siapa?” tanya saya lagi.

“Saya tidak ingat lagi,” kata Dudhie.

Nah, ternyata, dalam putusan perkara Dudhie hanya berdasarkan keterangan seorang terdakwa, yaitu Saudara Dudhie thok! Itu dianggap kebenaran dan dinyatakanlah bahwa sayalah yang memerintahkan dia. Padahal, saudara Arie Malangjudo yang menyerahkan puluhan TC kepada Dudhie saat itu, ditanya Majelis Hakim, “Apa kenal saudara Panda?”, dijawab, “Tidak kenal”. Itu ada dalam putusan, itu pula yang di-copy-paste dalam dakwaan ini. Lantas, bagaimana saya mau mencoba mengatakan mengerti? Ooo.. Saya mengerti, begini rupanya cara memanipulasi hukum.

Waktu itu saya mohon Saudara Pramono Anung didatangkan, tetapi Jaksa dan Hakim mengabaikan.

Saudara Jaksa Rum, saya pikir Saudara masih ingat itu, karena Saudara ada di ruang sidang.

Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak/Ibu Penasihat Hukum, Saudara Jaksa, dan hadirin yang saya hormati,

Saya tidak hendak menangisi keadaan, saya hanya kagum atas kemampuan oknum-oknum tersebut dalam melakukan pembunuhan karakter secara efektif.

Uang negara atau uang Bank Indonesia, uang dari penyuap siapa atau suap jatuh dari langit mana? Tak penting itu. Yang penting, citra naik, target tercapai. Tangkap! Penjarakan! Seret ke pengadilan! Hukum! Penjarakan lagi! Mumpung kita masih berkuasa! Kalau kita dikoreksi, kalau kita dikritik, lihat ada kekuatan koruptor mau melemahkan KPK! Ada koruptor fight back! Siapa berani?

Tetapi…tapi, saya punya keyakinan, kebenaran memang bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan! Saya dinasehati, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Sekarang tubuhku memang mau dibunuh perlahan-lahan, tetapi jiwaku pasti diselamatkan.

Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak/Ibu Penasihat Hukum, Saudara Jaksa, dan hadirin yang saya hormati,

Bisakah Bapak dan Ibu bayangkan, dengan publikasi yang begitu masif, dengan ekspose yang meledak-ledak, KPK secara spektaktuler menyatakan 26 anggota DPR dinyatakan jadi tersangka. Dan, kepada ke-26 orang ini tidak ada selembar pun kertas pemberitahuan resmi kepada mereka bahwa mereka dijadikan tersangka.

Yang Terhormat Majelis Hakim,

Ada seorang sahabat saya yang ikut menjadi tersangka, yakni Saudara Jeffrey Tongas Lumban Batu, sangat terpukul. Sebelum dia meninggal, dia bertanya kepada saya, “Bang, kok ngga ada surat pemberitahuan penetapan kita jadi tersangka ya? Abang sudah dapat?”

“Untuk apamu itu? Ngga usah kau pikirkan itu.”

“Bang, keluargaku bertanya, apa alasan resmi saya jadi tersangka?”

Tanpa mendapat jawaban yang diharapkan, saudaraku tersangka Jeffrey Tongas Lumban Batu dua bulan kemudian meninggal dunia. Tersentuhkah hati nurani oknum-oknum KPK atas peristiwa itu? Tidak!

Bentuk “penghargaan” yang sangat memalukan dari oknum-oknum KPK kepada almarhum, yang sudah meninggal berbulan-bulan sebelumnya, adalah pencantuman nama almarhum tetap ada dalam surat panggilan KPK kepada kami. Padahal, dia sudah di liang lahat.

Saya pun menegur Saudara Jaksa Ferry Wibisono. Saya juga menyampaikan keberatan saya kepada Saudara AKBP Chandra Sukma. Saya katakan kepada mereka, “Tolonglah hormati perasaan keluarga. Kenapa Saudara masih mencantumkan nama Jeffry Lumban Batu dalam surat panggilan sebagai tersangka, bersama-sama dengan Panda Nababan, Angelina Pattiasina, Budiningsih, Iqbal?” Padahal beliau sudah tidak ada, sudah meninggal. Rupanya oknum-oknum KPK sudah mati rasa, mati nurani.

Begitukah pola pikir dan kacamata oknum-oknum KPK dalam menghadapi perkara ini? Inilah yang membuat saya menjadi bergumul dalam pemikiran untuk mencari cara apa yang harus saya lakukan untuk menjawab pertanyaan yang Mulia Majelis Hakim terhadap saya. Apa yang saya harus lakukan agar saya bisa mengerti dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ini?

Fondasi dari dakwaan itu adalah sewaktu saya dijadikan tersangka, dengan tidak menghargai hak-hak asasi. Sewaktu saya dijadikan tersangka, pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR pun menyurati KPK untuk mempertanyakan—karena tidak pernah ada pemberitahuan resmi—bagaimana kedudukan hukumnya.

Surat KPK, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK M. Jasin, hanya memberi jawaban bahwa penetapan status tersangka itu “…sesuai hasil pembuktian dalam pemeriksaan persidangan, sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 17 Mei 2010 atas nama terpidana H. Duddhie Makmun Murod, M.B.A. yang telah berkekuatan hukum tetap.” (Lampiran 3)

Dalam surat jawaban KPK bertanggal 28 September 2010 itu dinyatakan juga bahwa mereka mempedomani asas praduga tak bersalah. Dan, mengatakan melaksanakan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ternyata, apa yang disampaikan itu semua hanyalah isapan jempol, lips service saja.

Mengapa? Karena, mereka tidak berpedoman pada asas praduga tak bersalah dan asas-asas lain itu. Lihat saja pemberitaan dan ekspose yang KPK buat. Juga apa yang dikatakan M. Jasin selaku Wakil Ketua KPK, sebagaimana dikutip harian Seputar Indonesia pada tanggal 10 Desember 2010 (Lampiran 4). Saya bacakan potongan berita itu: “Setiap tahun, KPK memiliki target yang harus dicapai. Jasin mengklaim, kinerja KPK pada tahun 2010 lebih baik dari tahun sebelumnya. ‘Indikasinya, ya, mana pernah sebelumnya ada yang mempersangkakan 26 anggota dewan.’”

Begitu bangganya ia dengan menggunakan istilah “target” seolah dia politikus dan bangga telah mempersangkakan 26 orang. Itu bukan ucapan penegak hukum. Bicara target itu bicara politikus, orang dagang, bukan penegak hukum.

Yang lebih tragis lagi adalah pernyataan Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua KPK yang lain, yang dengan bangga mengatakan, “Kita telah berhasil melibas ke-26 orang itu….”

Jadi, Majelis Hakim yang saya hormati, apa yang mereka sampaikan itu, apakah itu yang dimaksud Saudara Jasin dalam menghormati kepastian hukum, dan sebagainya. Itu sama sekali hanya menjadi isapan jempol. Mereka menelanjangi dirinya sendiri.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Apa yang saya ungkapkan semua itu—mulai dari dijadikan sebagai tersangka tanpa ada pemberitahuan resmi, diprovokasi dengan pernyataan telah berhasil mempersangkakan 26 orang, dan kemudian “libas”— mewarnai suasana kebatinan, ada efek psikologis, yang mempengaruhi pemahaman untuk mengerti betapa tidak terhormatnya dakwaan ini.

Betapa telanjangnya, bahwa dakwaan ini disusun atas dasar kebencian dan nafsu penghukuman. Astagfirullah…

Majelis Hakim yang terhormat,

Hikmah dari pertanyaan Majelis Hakim yang saya hormati, mendorong saya mempelajari secara detail dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dari pemahaman dan pembelajaran saya terungkaplah bagaimana konstruksi dakwaan ini disusun dengan rapuh. Betapa tidak? Saya sendiri selama pemeriksaan KPK tidak pernah saya ditanya—boleh dicek di berita acaranya—bagaimana proses perintah soal Restoran Bebek Bali sebagaimana yang mereka tuduhkan itu. Tidak pernah. Tiba-tiba saja nongol dalam dakwaan.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Mari kita lihat satu contoh yang paling sederhana, paling telanjang, paling kasat mata. Dalam persidangan Saudara Dudhie ada sejumlah saksi, yakni Saudara Poltak Sitorus, Williem Tutuarima, Rusman, dll., yang mengatakan tidak ada koordinator pemenangan. Bahkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Saudara Tjahjo Kumolo, secara tegas mengatakan tidak ada koordinator pemenangan. Karena itu tidak cocok dengan skenario, kesaksian ini dibuang saja.

Tetapi hanya ucapan seorang Dudhie Makmun Murod, Panda adalah koordinator pemenangan, itu dianggap sebagai kebenaran. Maka, oleh jaksa-jaksa ini dipasanglah satu label bahwa saya adalah koordinator pemenangan.
Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak/Ibu Penasihat Hukum, Saudara Jaksa, dan hadirin yang saya hormati,

Merk ‘koordinator pemenangan’ ini sangat penting, untuk membangun imaginasi, begitu penting dan vitalnya kedudukan saudara Panda Nababan sebagai pengatur, pelaku utama.

Dengan dipatrikannya, di-“trade-mark”-kannya, label koordinator pemenangan pada diri saya, maka menjadi legal-lah, menjadi sah-lah, pembenaran, penghalalan cara bahwa koordinator pemenangan wajar memerintahkan ke Restoran Bebek Bali, koordinator pemenangan itu bisa membagi ke Sukardjo, bisa membagi ke Emir Moeis, mendapat travel cek lebih banyak. Soal pembuktian? Tak penting. Soal fakta? Itu bisa kita rekayasa. Bayangkan, begitu kejinya tuduhan itu. Disebut saya sebagai koordinator pemenangan, yang dalam realitasnya tidak ada koordinator pemenangan dalam proses pemilihan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo dan dinyatakan juga oleh anggota-anggota Fraksi PDI Perjuangan yang ada di Komisi IX DPR, terkecuali seorang Dudhie Makmun Murod thok!

Oknum-oknum di KPK, baik penyidik maupun jaksa, tak peduli dengan itu. Karena, superbody begitu hebat, tidak ada yang bisa mengkritik, tidak ada yang bisa mengoreksi. “Mampus aja kau, Saudara Panda! Kau memang koordinator pemenangan! Kau memang yang memerintahkan.” Sikap arogansi kekuasaan dengan menginjak-injak hukum itu mengingatkan saya kepada institusi Kopkamtib yang superbody jaman Soeharto. Wakil Ketua KPK, Saudara Bibit Samad pernah mengaku dengan bangga kepada saya, bahwa dia pernah bertugas di Opstib (Operasi Tertib, semacam KPK-nya Soeharto) Kopkamtib.

Dan lebih tragis lagi waktu saya tanya dalam forum ini minggu yang lalu, dari mana Rp1,45 miliar itu, jawaban Saudara Jaksa enteng saja. Saya kutip hasil rekaman dari Jaksa Penuntut Umum minggu yang lalu, yang mencoba menjawab pertanyaan saya soal Rp1,45 miliar itu. Begini: “Yang Mulia, supaya tidak berlarut-larut, bahwa bagian satu miliar empat ratus lima puluh itu merupakan dari nilai keseluruhan total sembilan miliar delapan ratus juta rupiah dan itu dibeli satu surat perjanjian TC.” Jawaban ini membangun asumsi menjadi fakta yuridis. Asumsi = fakta. Padahal minggu lalu, karena tak mengerti dakwaan itu, saya bertanya, “siapa yang memberi uang Rp 1,45 miliar itu? Dimana? Kapan?” Eh, dijawab Sang Jaksa ini dengan asumsi!

Lebih jauh lagi, kalau diperhatikan dengan cermat, Yang Mulia Majelis Hakim, dalam pengakuan Saudara Dudhie Makmun Murod dikatakan bahwa dia mendengar dari orang KPK bahwa saya menerima uang. Dari situlah dibangun satu keyakinan bahwa saya telah menerima uang. Dengan menggunakan mulut Saudara Dudhie Makmun Murod, bercelotehlah dia bahwa tidak hanya dia saja yang menerima, tapi juga Panda Nababan. Dan jadilah. Celotehan itu jadi kebenaran oknum Jaksa dalam dakwaan. Mudah, kan? Gampang, kan? Siapa berani membantah kita? Kita superbody!

Saya tidak bisa bayangkan, bagian dari konstruksi yang selama ini dipraktikkan oleh oknum-oknum penyidik di KPK dan juga termasuk oknum jaksa ini, bahwa asumsi menjadi fakta, persepsi menjadi fakta. Tidak begitu penting sama mereka bahwa saya menerima dari siapa, sebagaimana diatur kitab undang-undang, kapan dikasihnya, di mana, semua itu tidak penting. Pokoknya, bagi mereka, legalisasi jawaban, legalisasi pembenaran dakwaan, yah..itu, uang Rp 1,45 miliar itu bagian dari 9,8 miliar yang dibeli dalam satu surat perjanjian. Titik. Entah bagaimana kemudian beredarnya, itu tidak penting bagi mereka.

Majelis Hakim yang terhormat,

Saya mencoba memahami, apa yang tertera dalam dakwaan ini.

Dengan dibangunnya pemahaman “trade mark” koordinator pemenangan, maka sah-lah koordinator pemenangan mendapat lebih besar dari yang lain; koordinator pemenanganlah yang memimpin pertemuan dengan Miranda di Hotel Dharmawangsa. Padahal, sebenarnya, pertemuan-pertemuan itu adalah pertemuan biasa, sama dengan saya pernah bertemu dengan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto di Hotel Hilton. Bahkan, pada waktu itu, Saudara Bibit membawa cukong dan cukong itu bertanya kepada saya, bagaimana dia menyiapkan dana dan biaya untuk fraksi-fraksi.

Saudara Bibit tahu betul itu, pada waktu itu dengan tegas saya katakan, “Tidak ada dana untuk pemilihan ini.”

Begitu juga Saudara Chandra Hamzah. Ia pun membawa pengusaha ketika bertemu saya dan teman pengusahanya itu juga bertanya kepada saya, apakah ada dana untuk pemilihan Ketua KPK. Saya bilang, “Tidak!”

Analog dengan pertemuan Miranda, saya minta resmi Saudara Bibit dan Saudara Chandra Hamzah jadi saksi a de charge. Eh, malah menolak. Pertemuan-pertemuan semacam itu adalah pertemuan-pertemuan yang sangat biasa. Saudara Bagir Manan, bekas Ketua Mahkamah Agung, dulu juga bertemu dengan saya di Hotel Sahid, sebagai anggota Komisi Hukum, dimana dia mau menjadi Hakim Agung. Juga Kapolri pada masanya: Da’i Bachtiar bertemu saya di Hotel Four Season, Sutanto bertemu saya di Hotel Dharmawangsa, Bambang Hendarso bertemu saya di Hotel Mahakam, dan banyak lagi pejabat publik yang bertemu saya. Tetapi, karena sudah didramatisir, bahwa itu sebenarnya pertemuan domain Komisi IX DPR dengan Saudari Miranda. Saya sendiri hadir sebagai pimpinan fraksi, karena Saudara Tjahjo Kumolo tidak dapat hadir. Inilah yang dieksplorasi, didramatisasi, bahwa saya yang memimpin dan sebagainya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Dulu, Saudara Bibit punya kantor di daerah Menteng, tempat cukongnya itu, dan di sana saya bilang ke dia, “Pak Bibit, nanti kalau saya diperiksa, ikut bersaksi, lho.” Dan, Saudara Bibit menyatakan mau. Begitu juga Saudara Chandra Hamzah, sewaktu ketemu saya di Lido, Jawa Barat. Mereka iya-kan pada waktu itu. Tapi, waktu saya minta secara resmi, mereka menolak.

Kenapa? Karena, akan terbuka belangnya.

Kita menginginkan KPK yang bersih dan baik, tapi tidak dijalankan oleh oknum-oknum avonturir, tidak seperti M. Jasin yang suka memberikan pernyataan-pernyataan politik seperti yang diberitakan di Suara Merdeka dan media lain itu. Kita menghendaki institusi ini menjadi insitusi yang kuat dan ditangani oleh orang yang mumpuni.

Ada orang tua di KPK, Abdullah Hehamahua, yang tadinya sebenarnya saya sangat berharap sama dia. Saya sudah ceritakan semua ini kepada dia. Malah, saya kasih bahan-bahan ke dia dalam suatu rapat resmi dengan DPR. Namun, hatinya ternyata tak tergerak. Nurani dia tidak tersentuh untuk menasihati oknum-oknum KPK yang merekayasa ini.

Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak/Ibu Penasihat Hukum, Saudara Jaksa, dan hadirin yang saya hormati,

Saya harus ungkapkan hal lain lagi dan saya minta Saudara Jaksa Rum juga harus jujur dalam memberikan tanggapannya.

Seorang staf keuangan Fraksi PDI Perjuangan DPR bernama Fadila telah diperiksa oleh KPK karena ada cek yang dicairkan senilai Rp 500 juta ke rekening Saudara Dudhie Makmun Murod. Menurut pengakuan Fadila, pencairan itu ia lakukan atas perintah Dudhie Makmun Murod.

Tapi, apa yang terjadi, Yang Mulia, tanggal 27 Januari 2011, sehari sebelum saya ditahan, Saudari Fadila dipanggil KPK, dikonfrontasi dengan Saudara Dudhie Makmun Murod dan kemudian berbaliklah 180 derajat keterangan Fadila, sehingga ia mengatakan yang masuk ke rekening itu berasal dari Panda Nababan. Masya Allah…Begitu kejinya. Dan yang saya ungkapkan ini, fakta. Siapa sutradaranya ini?

Saya pada kesempatan ini hanya ingin mengatakan kepada Saudara Jaksa Rum dan oknum-oknum di KPK, berhentilah memperlakukan orang seperti itu. Demi target, demi citra, supaya dipuja-puji prestasi KPK, orang-orang yang tidak bersalah harus dikorbankan. Saya tahu, saya sadar, ada oknum-oknum pimpinan KPK yang tidak senang kepada saya, karena saya selalu mengkritisi hal-hal yang tidak benar di KPK, terutama pada saat rapat kerja di Komisi III DPR.

Majelis Hakim yang terhormat,

Kini mengenai dakwaan yang menyatakan bahwa saya memberikan cek kepada Saudara Sukardjo. Jadi, Majelis Hakim, supaya saya bisa menjawab pertanyaan Majelis Hakim, apakah saya mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara logika tentu saya harus mempelajari apa yang didakwakan kepada saya. Tapi memang, saya dapat mengerti bahwa telah terjadi manipulasi pada dakwaan tersebut.

Ketika Saudara Sukardjo diperiksa KPK pada awal-awal pemeriksaan KPK dan kemudian saya diperiksa juga, saya bertanya kepada Saudara Sukardjo: “Pak Kardjo, saya lihat didaftar hadir, Bapak diperiksa oleh KPK.”

“O, iya, Pak Panda. Waduh, Pak, saya bingung pada waktu itu. Saya ditekan pemeriksa, Pak, untuk mengatakan bahwa travel cheque itu saya terima dari Pak Panda. Berulang-ulang saya diminta mengatakan itu,” kata Sukardjo.
“Terus bagaimana?” tanya saya lagi.

“Karena bingung, akhirnya saya setuju saja bilang dari Pak Panda,” ungkap Sukardjo.

“Lo, kok, bisa begitu?” ujar saya kaget.

“Ya, maafkanlah saya, Pak, telah mengatakan itu,” tutur Sukardjo lagi.

Yang Mulia Majelis Hakim, informasi ini kemudian saya beritahukan kepada Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal Polisi Ade Rahardja. Saya katakan, ada kejadian seperti itu. Dan, Bapak Ade Rahardja mengatakan, “Terima kasih untuk masukannya.” Hanya itu.

Sampai suatu hari, April 2010, saya membaca berita di detik.com bahwa Saudara Sukardjo bersaksi dalam persidangan Dudhie Makmun Murod. Dalam sidang itu, Saudara Sukardjo mengaku menerima traveler cheque senilai Rp 200 juta dari saya.

Sore harinya, saya menelepon Saudara Sukardjo di rumahnya. “Pak Kardjo, kok, keterangan Bapak di pengadilan berbeda dengan cerita Pak Kardjo kepada saya, yang mengatakan Bapak dipaksa, ditekan?”

“Katanya, BAP-nya enggak bisa diubah,” kata Sukardjo.

“Siapa yang bilang?” tanya saya.

“Jaksanya bilang enggak bisa diubah, Hakimnya juga bilang begitu,” tutur Sukardjo.

“Waduh… Bagaimana ini, Pak? Kok bisa melemparkan tuduhan itu kepada saya?” ujar saya.

“Wah, maaflah, Pak. Saya sudah tua…. Saya mau bilang apa lagi?” kata Sukardjo. Memang dia sudah berumur 70 tahun lebih.

Nah, waktu saya dihadirkan sebagai saksi, saya meminta agar Saudara Sukardjo juga dihadirkan, dikonfrontir dengan saya. Namun, permintaan saya itu diabaikan oleh majelis hakim.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Sekarang mengenai Saudara Emir Moeis. Saudara Emir Moeis mengatakan, setelah menerima traveler cheque yang nilainya entah berapa itu dari Dudhie Makmun Murod, dirinya mengembalikan cek itu kepada saya, disaksikan oleh Saudara Tjahjo Kumolo dan sekretaris saya, Binsar. Tapi, ketika Saudara Tjahjo Kumolo diperiksa, dirinya mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Begitu juga dengan pengakuan Binsar, tidak pernah itu terjadi. Tapi, tetap saja keterangan Emir yang dicantumkan bahwa saya menerima traveler cheque pengembalian dari Emir, yang saya serahkan kembali kepada Emir, senilai Rp 200 juta.

Cerita ini bukan cerita baru. Kepada penyidik juga telah saya katakan, periksalah Tjahjo Kumolo, periksalah Binsar, apa buktinya, dan sebagainya. Tetapi, ini sudah seperti skenario kacamata kuda. Tidak lagi berdasar pada asas kepatutan pada hukum, apalagi menghormati asas praduga tak bersalah. Tidak ada itu. Langsung saja dicantumkan bahwa Panda menyerahkan kepada Emir, Rp200 juta. Itulah isi dakwaan ini.
Kembali ke pertanyaan Ketua Majelis Hakim kepada saya itu, apakah saya mengerti dengan dakwaan Jaksa ini? Sungguh, saya nyatakan di sini bahwa saya kesulitan untuk mengerti. Dimana logika hukumnya? Apa yang menjadi landasan dakwaan Jaksa ini kepada saya? Inilah dakwaan yang dibangun atas suatu rekayasa, ditukang-tukangi, vulgar, dengan mengabaikan etika, dan menghalalkan segala cara untuk menjadikan saya sebagai target. Seperti istilah M. Jasin, ‘mencapai target!’

Istilah target ini dipopulerkan oleh Saudara M. Jasin, Wakil Ketua KPK, yang dulu saya turut membantu mantan pegawai BPKP ini jadi pimpinan KPK, seperti saudara Inspektur Jenderal Purnawirawan polisi Bibit dan mantan pengacara saudara Chandra Hamzah. Bahwa kami yang ber-26 orang adalah target. Saya tidak tahu, dalam konteks bahasa hukum, apa itu “target”. Yang saya tahu, Jasin telah berhasil yang sebelumnya menargetkan saya masuk penjara dan diseret ke pengadilan.

Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak/Ibu Penasihat Hukum, Saudara Jaksa, dan hadirin yang saya hormati,

Tidak disangka, tidak dinyana, saya mendapat dokumen berupa harian Suara Merdeka tahun 2009, yang memuat panjang-lebar keterangan Saudara M. Jasin, yang memfitnah saya. Untuk itu yang mulia, hari Senin lalu, saya sudah menyampaikan somasi untuk dia, yang disampaikan ke kantornya, KPK, oleh para penasihat hukum saya.

Ternyata dalam berita utama (headline) surat kabar tersebut, rupanya M. Jasin telah membuat saya menjadi target. Untuk lebih jelasnya, saya lampirkan kliping berita itu di sini (Lampiran 5). Bisa dibaca, bagaimana dia menuduh saya bahwa ada satu testimoni yang menggemparkan, ada situasi KPK yang diserang, dilempari telur busuk, dan yang mengambil peran agar testimoni itu sampai kepada Kapolri dan dibicarakan di DPR adalah seorang anggota Komisi III DPR, dengan inisial PN. Satu-satunya anggota DPR di Komisi III yang berinisial PN adalah Panda Nababan. Dan, ia menutup dengan kata kunci “dia itu sedang bermasalah dengan KPK”. Moga-moga dia satria menjawab somasi dengan tenggat waktu 3 hari itu.

Majelis Hakim yang terhormat,

Semua ini jalan-jalan Tuhan. Saya diberikan seseorang harian yang terbit dua tahun lalu itu oleh seseorang yang bersimpati. Setelah dibaca, terkuaklah maksud jahat dan kebencian Wakil Ketua KPK ini terhadap saya. Semoga somasi yang saya sampaikan dapat menyadarkan diri M. Jasin untuk bertobat dan mengoreksi perilaku dia, supaya tidak lagi banyak jatuh korban, Apalagi, kedudukan M. Jasin sangat strategis, menentukan hidup-matinya, terhormat-tidaknya, terhina-tidaknya, orang lain.

Jadi, Majelis Hakim, menjadikan saya sebagai target itu telah dirancang jauh-jauh hari sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka. Saya merasakan ada upaya-upaya yang dilakukan oknum-oknum KPK, moga-moga Saudara Rum dan kawan-kawan ini tidak ikut, untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap diri saya. Dan, Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK M. Jasin, menurut saya, adalah salah seorang dari mereka.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Begitulah, Yang Mulia…
Jadi, jawaban saya atas pertanyaan, apakah saya mengerti dakwaan yang dibuat sang Jaksa Penuntut Umum, saya nyatakan bahwa saya mengerti bahwa dakwaan itu penuh rekayasa, penghalalan segala cara, dan manipulatif, hanya untuk meraih citra dan penampilan, serta pencapaian target.

Untuk kepentingan citra dan penampilan, KPK dalam mencari popularitasnya, di samping menggunakan “target” seperti yang disampaikan oleh Saudara M. Jasin, para penyidik juga dengan mudah dan tak peduli dengan SOP yang ada dalam memberikan keterangan-keterangan kepada pers. “Demikian penyidik; kata penyidik; seorang penyidik bercerita; oleh penyidik….” Contohnya saya sampaikan di sini (Lampiran 6).

Tahukah Yang Terhormat Majelis Hakim, sebagai saksi saja saat memasuki kantor KPK, alat tulis disita, handphone disita, saksi tidak boleh didampingi pengacara. Apalagi diperiksa sebagai tersangka. Ketat sekali. Tapi, demi citra dan penampilan institusi, penyidik KPK dengan bebas dan mudah membocorkan jalannya pemeriksaan dan hasil pemeriksaan menjadi berita-berita yang mengagumkan, untuk kepentingan citra KPK.

Ada lagi yang konyol. Hanya untuk kepentingan citra juga, supaya terlihat dramatis dan KPK gagah perkasa, saya dinyatakan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini saya sampaikan, Yang Mulia, dokumen pernyataan KPK kepada saya bahwa saya tidak ditangkap, tapi datang sendiri. Saya lampirkan disni (Lampiran 7). Dalam dokumen itu antara lain dinyatakan, “… datang dengan kesadaran sendiri, tanpa ada proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.” Dalam dakwaan yang melekat pada berkas pendukung dakwaan itu dinyatakan statusnya Panda Nababan ditangkap, baru ditahan. Gagah, kan saudara Rum? Berhasil lah diciptakan “tidak ada itikad baik dari saudara Panda setelah menerima panggilan sebelumnya. Dia harus ditangkap!” Itulah citra ke luar.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Pada tanggal 21 Maret 2011, sewaktu Ketua Tim Penyidik AKBP Chandra Sukma akan menyerahkan berkas perkara atas nama saya kepada penuntut umum, saya bertanya kepada Ketua Tim Penyidik kasus saya, Saudara AKBP Chandra Sukma: “Apa isi berkas yang akan Saudara serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum? Hasil rekayasa itu nanti yang menjadi dakwaan di pengadilan?”
“Itu nanti terserah pada Jaksa Penuntut Umum,” kata Chandra.

“Lo, bila informasi-informasi yang penyidik berikan penuh rekayasa, bagaimana ini?” tanya saya.

“Saya hanya pelaksana, saya hanya petugas,” ungkapnya.

Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak/Ibu Penasihat Hukum, Saudara Jaksa, dan hadirin yang saya hormati,

Sangat jelas dan mudah dimengerti bahwa, bila seorang Dudhie Makmun Murod memberikan keterangan tentang apa saja, itu menjadi kebenaran.

Oknum-oknum di KPK cukup cerdas dan lihai, bisa menggunakan seorang Dudhie Makmun Murod menjadi bonekanya. Saya tidak tahu apakah saudara Dudhie diajari oknum-oknum KPK ini. Terbukti, setiap apa yang diucapkan Dudihie Makmun Murod, oleh oknum penyidik dan oknum jaksa itu menjadi fakta. Misalnya, pernyataan bahwa memerintahkan dia ke Restoran Bebek Bali, itu menjadi fakta kebenaran. Pernyataan bahwa saya sebagai koordinator pemenangan, itu menjadi kebenaran. Kemudian, dia diberi tahu oleh orang KPK, kata Dudhie, bahwa saya sudah menerima traveler cheque, itu juga dipakai menjadi kebenaran. Jadi, Dudhie dipakai sebagai boneka oleh KPK karena memang cocok dengan skenario KPK dengan hadiah: hukuman bisa lebih ringan.

Saya sebenarnya melihat realitas ini sangat sedih. Tetapi, oknum-oknum di KPK mampu melakukan itu. Tidak peduli dengan pembuktian-pembuktian yang lain. Pokoknya memang itu yang sudah diskenariokan. Itulah yang menjadi bagian dari pemahaman saya dalam proses mengerti dakwaan yang disampaikan oleh Saudara Rum minggu yang lalu.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Jauh sebelum peristiwa yang lebih parah ini terjadi, saya sebenarnya sudah mengingatkan kepada Saudara Jaksa Ferry Wibisono, yang ketika itu masih Direktur Penyidik dan Direktur Penuntutan KPK. “Dakwaan apa yang kau sampaikan ke saya? Apa yang menjadi konstruksi hukumnya?” kata saya.

“Nanti kita lihat sajalah. Saya kan cuma pelaksana di sini, tergantung pimpinan,” kata Ferry.

Mental apa ini? AKBP Chandra Sukma, Ketua Tim Penyidik kasus saya, dan Jaksa Ferry Wibisono menjawab seenaknya: “Saya cuma pelaksana. Tergantung pimpinan.”

Kalau boleh, kedua pejabat ini perlu juga didengar keterangannya. Kiranya bisa dihadirkan, Yang Mulia.

Saya bahkan pernah juga bertanya kepada Saudara Jaksa Ferry Wibisono, “Saudara Ferry, apa masih ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan untuk memberi ruang kepada jaksa dalam menyempurnakan dakwaan kepada saya?”

Dia tidak antusias menjawabnya. “Nanti kita lihat ajalah,” ujarnya.

Ternyata, sampai dakwaan dibacakan, saya tidak pernah alami pemeriksaan tambahan. Dakwaan tetap dibuat dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum minggu lalu di persidangan saya. Itu artinya, pihak Jaksa Penuntut Umum hanya menyalin apa yang telah diputuskan pengadilan saudara Dudhie Makmun Murod untuk di copy-paste saja.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saya perlu menceritakan latar belakang itu semua, agar Yang Mulia lebih mendapat gambaran komprehensif dan utuh mengenai perkara yang sedang didakwakan kepada saya. Karena, sekali lagi, dari penelusuran atas latar belakang itulah akhirnya saya sendiri bisa memahami dakwaan yang telah dibuat Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya gegabah, vulgar, tidak cermat, dan mengada-ada.

Demikianlah eksepsi saya, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya berdoa dan berharap, semoga pengadilan ini adalah puncak tertinggi, benteng keadilan, untuk saya mencapai, meraih, keadilan yang senyata-nyatanya. Kembali saya nyatakan lagi apa yang telah sampaikan di depan, bahwa pengadilan yang berada di tangan orang-orang yang tak menghormati keadilan menjadi malapetaka dari sebuah bangsa. Terima kasih. Fiat Justitia Ruat Caelum, Hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh! Saudara Rum dan jaksa-jaksa yang lain pasti tak lupa akan motto itu.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Salemba, 19 April 2011

Panda Nababan

Tentang Rion Aritonang

Aku ingin berbagi informasi agar dapat dimanfaatkan orang lain. Dengan begitu, pasti banyak rekan dan teman yang bersedia berkomunikasi dengan aku. Akhirnya tercipta hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini aku di Medan, belakangan ini, 'hingar bingar' persiapan Pemilu 2009 'memaksa' aku untuk menyenangi untuk menonton politik dan tentunya menyebarkannya ke rekan dan teman yang lain. Mudah-mudahan bisa dijadikan pendidikan politik 'ala kadar', tapi tetap mempertahankan etika politik demi kondusifnya Sumut yang yang tercinta.
Pos ini dipublikasikan di berita hukum, Jurnalistik, TOGA ARITONANG dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s